Beranda > Brangkas Info, Wawasan > Mau Tahu Regulasi tentang Zina?

Mau Tahu Regulasi tentang Zina?

Mau tahu? Bagaimana pendapat hukum positif tentang zina? Bagaimana pula standarnya?

Langsung saja ke TKP…..

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 2005

TENTANG

PERZINAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang :  

 

  1. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, sejahtera, tentram, tertib dan berkeadilan;
  2. bahwa demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan falsafah Negara diperlukan adanya peningkatan moralitas bangsa;
  3. bahwa dengan maraknya perilaku amoral yang dilakukan oleh segenap warga negara yang menjurus pada perzinaan, yang dapat mengakibatkan rusaknya generasi muda yang sebagai penerus bangsa;
  4. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perzinaan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang perzinaan

 

Mengingat :

 

  1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;
  2. pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
  4. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran negara Nomor 3019);

 

 

 

 

 

 

 

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERZINAAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

  1. Zina adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan atau lebih diluar ikatan pernikahan;
  2. Zina muhson adalah kegiatan upaya perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan atau lebih, yang sama-sama sedang dalam menjalani hubungan pernikahan;
  3. Zina ghoiru muhson adalah kegiatan upaya perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan atau lebih, yang belum mempunyai atau menjalani hubungan pernikahan;
  4. Pemerkosaan adalah kegiatan upaya perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih terhadap wanita dewasa dengan cara paksa dan atau adanya ancaman;
  5. Pencabulan adalah kegiatan upaya perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih terhadap anak di bawah umur dengan cara paksa dan atau adanya ancaman;

Pasal 2

Demi terhindarnya kegiatan upaya perzinaan, maka segala tindakan yang berhubungan atau mendekati dan atau dapat mengarah padanya juga termasuk pelanggaran;

 

 

BAB II

KAWIN AKIBAT ZINA

 

Pasal 3

 

Seorang perempuan yang hamil akibat perzinaan atau hubungan badan di luar pernikahan, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya;

 

Pasal 4

 

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita hamil yang dijelaskan dalam pasal 3, dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya;

 

BAB III

PERWALIAN ANAK

 

Pasal 5

Apabila akibat dari perbuatan perzinaan itu menghasilkan seorang anak atau lebih, maka mereka (laki-laki dan perempuan yang melakukan kegiatan perzinaan) bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut, sampai anak tersebut dipandang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri;

 

Pasal 6

 

Bahwa anak hasil perzinaan, maka status perwaliannya adalah ikut pada ibu atau perempuan yang telah melahirkannya;

 

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 7

(1)   Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang ini, dipidana dengan hukuman kurungan selamanya-lamanya 8 (delapan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

(2)   Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam  pasal 1 huruf d, huruf e dan pasal 2 Undang-Undang ini, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 12 (dua belas bulan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

(3)   Tindak pidana yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB III

KETENTUAN  PERALIHAN

 

Pasal 9

 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

(1)   terhadap perkara yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini;

(2)   ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perzinaan dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru yang sesuai dengan Undang-Undang ini belum dikeluarkan, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 10

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 2005

                                                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

                                                              SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

                         Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Pebruari 2005

           MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

                     REPUBLIK INDONESIA

ttd.

  Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H, M. Hum.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2005 NOMOR I.

About these ads
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: